MediAmpera.COM-Jakarta - Presiden
Prabowo Subianto bertemu dengan jajaran pimpinan MPR, DPR, termasuk Komisi III
DPR RI, dan beberapa menteri di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis 12
Nopember 2026, beberapa jam setelah Gibran Rakabuming Raka mundur sebagai wakil
presiden.
Menteri Koordinator Bidang
Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, saat ditemui di Istana
Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis 12 Nopember 2026, menyatakan dirinya menjadi
salah satu menteri yang diundang untuk mengikuti pertemuan tersebut di Istana Presiden.
"Saya diberi tahu untuk
datang ke Istana jam 1.30 (siang, red.) hari ini, untuk mengadakan pertemuan.
Saya dengar juga di samping beberapa menteri, juga akan hadir pimpinan MPR, dan
mungkin juga Komisi III DPR, atau pimpinan MPR, DPR juga," kata Yusril
Ihza Mahendra menjawab pertanyaan wartawan sebelum masuk ruangan.
Yusril, yang tiba pada pukul
13.35 WIB, menyampaikan kemungkinan pertemuan bersama Presiden Prabowo hari ini
seperti rapat konsultasi.
"Ini paling merupakan satu
rapat kayak konsultasi
begitu, bagaimana penyelenggaraan tindak lanjut dari surat pengunduran diri
wakil presiden, karena ini menyangkut tugas dan kewenangan MPR, dan juga
menyangkut kewajiban Presiden menindaklanjuti kevakuman wakil presiden. Jadi,
koordinasi itu boleh dilakukan antarlembaga negara, dalam hal ini, Presiden dan
Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan DPR mungkin ya, enggak terlalu
langsung ya, kecuali pemakzulan," ujar Yusril.
Dalam kesempatan yang sama,
Yusril menyatakan dirinya juga telah membaca salinan surat pengunduran diri
Gibran yang diserahkan kepada MPR RI dan Presiden Prabowo.
Menurut salinan surat yang ia
baca, Yusril menyebut Gibran memutuskan berhenti dari jabatan atas keputusannya
sendiri. Saat ditanya mengenai alasan mundurnya Gibran, Yusril enggan
menjelaskan lebih detail, dan hanya menyebutkan Gibran mundur atas alasan
pribadi, sebagaimana dituliskan dalam surat.
Surat pengunduran diri Gibran,
Yusril menjelaskan, isinya cukup singkat karena hanya terdiri atas lima
paragraf.
"Intinya, wakil presiden
menyampaikan surat kepada MPR menyatakan berhenti sebagai wakil presiden atas
kemauannya sendiri, dan kemudian beliau mengatakan dalam paragraf selanjutnya
dari surat itu, selanjutnya memohon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk
menindaklanjuti surat Beliau itu dengan merujuk kepada Pasal 8 ayat (2)
Undang-Undang Dasar 1945," kata Yusril.
Ketentuan pasal tersebut
mengatur jika terjadi kekosongan wakil presiden, maka dalam waktu
selambat-lambatnya 60 hari, MPR bersidang untuk memilih wakil presiden yang
diusulkan oleh Presiden. Sementara itu, Presiden dapat mengusulkan dua calon
wakil presiden.(*)
Sumber : ANTARA
0 Komentar