MediAmpera.COM - Kepala Bappeda Provinsi Jambi Tandry Adi Negara, S.STP., M.Si., menekankan pentingnya menerjemahkan komitmen pembangunan menjadi program dan indikator yang nyata. Peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi arah yang ingin dicapai.
Hal itu disampaikan Tandry saat membuka Rapat Pleno Tim Koordinasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) Provinsi Jambi 2026–2030 di Ruang Rapat Mayang Mangurai, Bappeda Provinsi Jambi, Senin 26 Oktober 2026.
Rapat ini menjadi pertemuan pertama setelah pembentukan tim koordinasi. Kegiatan ini berlangsung dalam rangka penyusunan Rencana Aksi TPB/SDGs Provinsi Jambi untuk periode 2026–2030.
Mengawali sambutannya, Tandry menyapa peserta yang hadir, termasuk anggota Tenaga Ahli Gubernur (TAG). Sebagian mengikuti kegiatan langsung di ruang rapat, sementara lainnya bergabung secara daring karena sedang menjalankan tugas di Jakarta dan Bali.
Tandry menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Jambi untuk menjalankan amanat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Komitmen tersebut selanjutnya perlu diterjemahkan ke dalam program beserta indikator yang nyata. Dengan begitu, arah kerja tim dapat dijabarkan lebih jelas dalam rencana aksi pembangunan daerah.
Pertemuan perdana ini menjadi awal kerja bersama tim setelah pembentukannya. Pembahasan melibatkan berbagai unsur yang memiliki peran dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun dukungan terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
Berdasarkan surat undangan Bappeda tertanggal 22 Oktober 2026, pembentukan tim mengacu pada Keputusan Gubernur Jambi Nomor 168/KEP.GUB/BAPPEDA/2026 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Jambi Tahun 2026–2030.
Surat tersebut juga menyebut pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022, tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai dasar penyelenggaraan kegiatan.
Dalam susunan acara, tiga anggota TAG dijadwalkan mengisi paparan dengan pokok bahasan yang berbeda.
Prof. Dr. Ermaya Suradinata dijadwalkan membahas Tujuan 16, yakni perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Prof. Dr. Haryadi mendapat agenda pembahasan Tujuan 8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, Drs. H. Arpani dijadwalkan memaparkan Tujuan 17 mengenai kemitraan untuk mencapai tujuan.
Ketiga paparan tersebut masing-masing mendapat alokasi waktu 20 menit. Susunan acara kemudian dilanjutkan dengan penjelasan tata cara pengisian matriks 1, 2b, 3, dan 4 oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Provinsi Jambi.
Sesi tanya jawab juga disiapkan untuk memberi ruang pembahasan antara peserta dan narasumber.
Undangan rapat mencakup perangkat daerah, instansi vertikal, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, organisasi pers, diantaranya dari Pengurus PWI Provinsi Jambi, lembaga filantropi, serta pelaku usaha. Disamping itu hadir juga perwakilan Bank Indonesia, BPS, Ombudsman, perguruan tinggi, KADIN, dan sejumlah perusahaan.
Pelibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari penyusunan rencana aksi yang dibahas dalam pleno. Arahan Tandry menempatkan program dan indikator nyata sebagai langkah berikutnya agar komitmen pembangunan dapat diterjemahkan dalam pekerjaan yang mendukung kesejahteraan masyarakat Jambi.(*)
0 Komentar