Oleh: Yulfi Alfikri Noer S. IP., M. AP
Narasi yang menempatkan Pelabuhan Ujung
Jabung sebagai satu-satunya penentu masa depan daya saing Jambi perlu dibaca
secara proporsional dalam kerangka pembangunan daerah yang kompleks dan
multidimensional. Reduksi persoalan pembangunan menjadi satu proyek
infrastruktur berisiko melahirkan kesimpulan yang tidak utuh terhadap realitas
kebijakan publik.
Pelabuhan
Ujung Jabung memang merupakan infrastruktur strategis dalam agenda penguatan
konektivitas dan logistik Provinsi Jambi. Namun, menjadikan lambatnya
pengembangannya sebagai ukuran tunggal keberhasilan atau kegagalan visi “Jambi
Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan” mencerminkan kekeliruan logika single
factor fallacy, yakni kecenderungan dalam kajian kebijakan publik untuk
menjelaskan persoalan kompleks melalui satu variabel dominan.
Dalam kajian
pembangunan wilayah, daya saing daerah tidak ditentukan oleh satu
infrastruktur, melainkan oleh interaksi berbagai faktor seperti kualitas sumber
daya manusia, produktivitas ekonomi, tata kelola pemerintahan, investasi,
inovasi dan konektivitas wilayah. Dalam perspektif Michael Porter tentang
competitive advantage, produktivitas dan kualitas institusi menjadi fondasi
utama daya saing, sementara infrastruktur berfungsi sebagai enabler, bukan
penentu tunggal.
Jika logika
tunggal tersebut digunakan, maka daerah tanpa pelabuhan laut besar akan
otomatis dianggap tidak berdaya saing. Faktanya tidak demikian. Bandung
bertumpu pada pendidikan dan industri kreatif, Yogyakarta pada kualitas sumber
daya manusia dan ekonomi budaya, sementara Surakarta berkembang melalui UMKM,
perdagangan dan jasa. Ini menunjukkan bahwa daya saing bersifat
multidimensional, bukan deterministik-infrastruktural.
Pandangan
tersebut juga mengandung false dilemma, yakni seolah hanya terdapat dua
pilihan, membangun pelabuhan atau gagal menjadi daerah berdaya saing. Padahal,
peningkatan daya saing dapat ditempuh melalui pendidikan, kesehatan,
digitalisasi layanan publik, pembangunan infrastruktur dasar, penguatan UMKM,
hilirisasi komoditas, reformasi birokrasi, hingga peningkatan investasi.
Secara regional
di Jambi, data Badan Pusat Statistik menunjukkan perekonomian daerah tetap
tumbuh sebesar 4,51 persen pada 2024 dengan PDRB sekitar Rp. 322,98 triliun.
IPM juga meningkat menjadi 74,36, sementara tingkat pengangguran terbuka
tercatat 4,48 persen dan angka kemiskinan 7,19 persen pada 2025. Capaian ini
menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi dan pembangunan manusia tetap berlangsung,
tidak bergantung pada satu proyek infrastruktur tertentu.
Dari sisi
perdagangan, nilai ekspor Jambi pada Mei 2025 mencapai sekitar US$.249,34 juta,
didominasi komoditas berbasis sumber daya alam seperti kelapa sawit, karet dan
pinang. Ini menegaskan bahwa integrasi Jambi ke pasar global tetap berjalan
meski Pelabuhan Ujung Jabung belum berfungsi sebagai pelabuhan internasional utama.
Yang lebih penting bukan sekadar besaran ekspor, melainkan kemampuan
menciptakan nilai tambah.
Dalam
perspektif pembangunan ekonomi modern, daya saing ditentukan oleh kapasitas
produksi, hilirisasi dan kualitas rantai nilai, bukan semata keberadaan pelabuhan.
Infrastruktur hanya memperlancar arus barang, bukan menciptakan barang itu
sendiri
Kekeliruan
berikutnya adalah asumsi bahwa pelabuhan secara otomatis akan menciptakan
kemajuan ekonomi. Sejarah pembangunan justru menunjukkan bahwa pelabuhan yang sukses
bukanlah pelabuhan yang dibangun lebih dahulu, melainkan pelabuhan yang
didukung oleh basis produksi yang kuat. Pelabuhan tidak menciptakan barang.
Pelabuhan
tidak menghasilkan ekspor. Pelabuhan tidak menumbuhkan industri dengan
sendirinya. Semua itu lahir dari produktivitas ekonomi masyarakat, investasi,
industri pengolahan, kawasan ekonomi, dan aktivitas bisnis yang sehat.
Pertanyaan
mendasarnya bukanlah mengapa pelabuhan belum berkembang, melainkan apakah basis
produksi dan hilirisasi komoditas Jambi sudah cukup kuat untuk menopang
pelabuhan internasional berskala besar secara berkelanjutan. Jika belum, maka
pembangunan pelabuhan tanpa penguatan sektor produktif justru berisiko
menghasilkan infrastruktur yang belum optimal pemanfaatannya.
Di sinilah
letak persoalan sesungguhnya. Fokus pembangunan tidak boleh berhenti pada
pembangunan fisik semata. Yang jauh lebih penting adalah membangun ekosistem
ekonomi yang mampu memanfaatkan infrastruktur tersebut secara maksimal. Selain
itu, menempatkan seluruh tanggung jawab pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung
kepada Pemerintah Provinsi Jambi juga kurang tepat. Ini merupakan aspek yang
sering luput dalam berbagai opini publik.
Pembangunan
pelabuhan internasional bukanlah kewenangan tunggal pemerintah provinsi. Proyek
semacam ini melibatkan banyak aktor dan lembaga, mulai dari Kementerian
Perhubungan, Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, badan
usaha pelabuhan, hingga investor swasta. Perencanaan, pendanaan, regulasi,
pembangunan infrastruktur pendukung, hingga operasional pelabuhan merupakan
proses yang melibatkan koordinasi lintas sektor dan lintas tingkat
pemerintahan.
Sejak awal,
Pelabuhan Ujung Jabung juga telah ditempatkan dalam berbagai dokumen
perencanaan nasional dan daerah sebagai bagian dari strategi penguatan
konektivitas dan logistik Provinsi Jambi.
Pengembangan
kepelabuhanan di Jambi dirancang secara bertahap, mulai dari optimalisasi
Pelabuhan Talang Duku dan Kuala Tungkal dalam jangka pendek, penguatan
Pelabuhan Sabak dalam jangka menengah, hingga pengembangan Pelabuhan Ujung
Jabung sebagai pelabuhan laut dalam (deep sea port) dan gerbang perdagangan
internasional dalam jangka panjang.
Pernyataan
bahwa tanpa pelabuhan utama visi Jambi berdaya saing hanyalah "mimpi di
siang bolong" lebih tepat dipahami sebagai hiperbola politik daripada
kesimpulan akademik. Sebab kesimpulan tersebut dibangun di atas tiga kelemahan
mendasar, single factor fallacy yang menjelaskan persoalan kompleks hanya
dengan satu variabel, false dilemma yang seolah hanya menyisakan dua pilihan,
serta oversimplification yang menyederhanakan pembangunan daerah menjadi
sekadar persoalan pelabuhan.
Dalam
perspektif pembangunan regional, pelabuhan bukanlah prasyarat tunggal kemajuan
daerah. Pelabuhan yang berhasil umumnya lahir dari ekonomi yang produktif,
investasi yang berkembang, sumber daya manusia yang berkualitas dan institusi
yang kuat.
Karena itu,
masa depan Jambi tidak ditentukan oleh satu proyek infrastruktur, melainkan
oleh kemampuan mengintegrasikan pembangunan manusia, ekonomi, investasi, tata
kelola dan konektivitas wilayah secara berkelanjutan. Pelabuhan merupakan
bagian penting dari proses tersebut, tetapi bukan satu-satunya penentu daya
saing daerah.-
Penulis : *Adalah Akademisi UIN STS
Jambi
0 Komentar