MediAmpera.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batang Hari kembali hadir mengikuti kegiatan kajian regulasi Pemilu Seri ke 4, secara daring yang diselenggarakan KPU Provinsi Jambi, dibuka oleh Edison dari anggota Komisioner KPU Provinsi Jambi, Rabu 22 April 2026.
Edison dikesempatan itu menjelaskan pentingnya kajian regulasi sebagai ruang pembelajaran bersama, dalam meningkatkan kualitas dan profesionalitas penyelenggara pemilu.
KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai penyaji, mengangkat tema “Pendaftaran Peserta Pemilu dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu”.
Ketua KPU Batang Hari, Ahmad Halim, mengharapkan bahwa seluruh jajaran KPU Batang Hari semakin paham dan mengerti akan regulasi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa regulasi pada pemilu adalah semua aturan, undang-undang, dan tata cara yang mengikat proses pemilihan umum dari awal sampai akhir.
Kalau diibaratkan sepak bola, regulasi itu buku peraturannya. Tanpa aturan, permainan jadi kacau dan yang menang belum tentu karena jago main.
Secara sederhana, regulasi pemilu artinya “rambu-rambu main” yang dibuat supaya pemilu berjalan tertib, adil, dan hasilnya bisa diterima semua pihak.
Di Indonesia contohnya: UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, PKPU, Perbawaslu, dll. Isinya ngatur siapa boleh nyoblos, siapa boleh nyalon, gimana kampanye, gimana ngitung suara, hingga bagaimana menyelesaikan sengketa sudah jelas semua. Namun penyelenggara perlu memahami aturan permainan.
Khidair dari secretariat memaparkan bahwa Penting Regulasi Pemilu. Ada 5 makna utama kenapa regulasi itu wajib setidaknya ada lima point:
Pertama Menjamin Keadilan. Semua peserta pemilu, dari partai besar sampai calon independen, main di lapangan yang sama. Tidak ada yang boleh curi start kampanye atau pakai fasilitas negara seenaknya.
Kedua Melindungi Hak Rakyat. Regulasi memastikan hak pilih kamu tidak dicuri, suara kamu dihitung benar, dan kamu bebas memilih tanpa takut diancam. Ini bentuk negara menjaga kedaulatan rakyat.
Ketiga Mencegah Konflik dan Kecurangan Aturan tegas soal politik uang, hoaks, dan intimidasi bikin orang mikir dua kali sebelum curang. Kalau sengketa terjadi, ada jalur hukum yang jelas, bukan main hakim sendiri.
Keempat memberi Kepastian Hukum. Dari jadwal tahapan, syarat calon, sampai batas dana kampanye semua jelas. Penyelenggara, peserta, dan pemilih jadi tahu apa yang boleh dan tidak boleh.
Kelima Menjaga Legitimasi HasilPemilu tanpa aturan yang ditaati hasilnya akan ditolak dan negara bisa kisruh. Regulasi yang baik bikin yang kalah bisa legowo dan yang menang punya wibawa memimpin.
M. Nuh, anggota KPU Batang Hari menambahkan, bahwa hakikatnya kajian regulasi pemilu adalah menjaga demokrasi tetap waras.
Demokrasi itu kekuasaan di tangan rakyat. Tapi kalau tanpa aturan, “suara rakyat” bisa dibeli, ditakuti, atau dimanipulasi. Regulasi jadi pagar supaya suara rakyat benar-benar keluar dengan jujur.
Jadi regulasi pemilu bukan untuk menyulitkan, tapi untuk melindungi. Ibaratnya lampu merah: bikin sebentar berhenti, tapi supaya semua selamat sampai tujuan. Mau contoh regulasi spesifik seperti aturan kampanye di medsos atau aturan dana kampanye.
Reporter: Rasyid | Editor : MAS
0 Komentar