MediAmpera.COM - Program Satu Data dalam kepemerintahan adalah mengacu pada konsep pengelolaan data yang terintegrasi dan terstandarisasi. Hal ini memungkinkan asesibilitas, akurasi, dan keamanan data lebih terjamin. Pengolahan satu data diharapkan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, efesiensi dan transparansi.
Program satu data berlaku di Negara Republik Indonesia ini, tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019, tentang Satu Data Indonesia dan aturan hukum ini merupakan kebijakan kebijakan Tata Kelola Data Kepemrintahan terpusat.
Pentingnya sistem satu data dalam tata kelola pemerintahan ini, maka Pemerintah Kabupaten Batang Hari, selalu konsisten mengadakan Rapat Koordinasi Forum Satu Data Indonesia. Tahun 2025 Rakor dipimpin PJ Sekda Mula P Rambe, S. Sos, M.H, di ruang Aula Kantor Bapperida Batang Hari, dilaksanakan 11 Desember 2025.
Turut hadir masing-masing sebagai narasumber, Kepala Badan Statistik Kabupaten Batang Hari Hartono, S.Si. M.E. Kepala Bidang Bapperida Batang Hari, Darmiyanto. S.E. M.E, Kepala Dinas Diskominfo, H. Amir Hamzah dan Kepala OPD yang mewakili.
Mula P. Rambe mengatakan, bagaimana upaya merealisasi suatu aturan yang telah kita buat sendiri, semua itu diperlukan konsentrasi untuk selalu melihat data pada setiap OPD masing-masing dan selalu di amati serta analisis, sehingga data menjadi benar, jika datanya sudah benar maka pengambilan keputusan menjadi tepat.
Bahkan kata Mula P Rambe, pelaksanaan program Satu Data diharapkan dapat meningkatkan kualitas data, efisiensi, dan transparansi pemerintahan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Perinsip satu data memang sangat penting, permasalahannya sudahkan masing-masing OPD dan aparatnya memahami? Pertanyaan ini perlu dijawab oleh masing-masing aparatur pemerintah. Karena masih banyak kita saksikan masing-masing OPD selalu mengedepankan ego sektoral. Kesalahan dalam pengambilan kebijakan sering melalaikan data, hingga kurang tepat sasaran.
Hal ini menurut Mula, bisa jadi karena pimpinan lebih mengutamakan ego sektoral dan atau memaksakan kehendak, karena selera untuk menyenangkan pimpinan dengan mengabaikan data. Atau adanya program dari pusat yang dipentingkan rebut dahulu dapat dikerjakan, sebenarnya tidak diperlukan atau suasana daerah beda.
Akibatnya program dibangun, tapi tidak atau kurang dimanfaatkan oleh masyarakat. Sebab, dalam mengambil program tidak dengan melihat data.
“Pembangunan tidak dengan data berakibat banyak bangunan tidak fokus, ibarat pepatah ‘bagai pakai kain sarung pendek’ Tarik atas kaki tampak, Tarik bawah kepala terlihat, akhirnya merengkul.-
Penulis : M Rasyid | Editor : MAS
0 Komentar