MediAmpera.COM – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi, mencatat jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi, per Maret 2025 mencapai 270,94 ribu orang.
Angka ini menunjukkan peningkatan 5,5 ribu orang dibandingkan Maret 2024, namun mengalami penurunan 1,8 ribu orang jika dibandingkan September 2024.
“Jika dibandingkan
dengan Maret tahun lalu, memang ada peningkatan jumlah penduduk miskin. Namun
kita patut catat bahwa tren dari September 2024 ke Maret 2025 mengalami
penurunan,” ungkap Kepala BPS Provinsi Jambi, Agus Sudibyo, dalam wawancara,
dilansir dari media partner jambidaily.com, Jumat 25 Juli 2025.
Secara persentase,
angka kemiskinan Jambi pada Maret 2025 berada di 7,19 persen. Angka ini turun
0,07 persen poin dibanding September 2024, namun naik 0,09 persen poin dari
Maret 2024.
Agus menjelaskan,
penurunan jumlah penduduk miskin dalam enam bulan terakhir menunjukkan adanya
perbaikan, meski belum cukup kuat untuk menutupi kenaikan yang terjadi secara
tahunan.
Dari sisi wilayah,
baik perkotaan maupun perdesaan mencatat penurunan jumlah penduduk miskin
antara September 2024 dan Maret 2025.
“Jumlah penduduk
miskin di perkotaan turun sekitar 300 orang, sedangkan di perdesaan turun lebih
besar, sekitar 1.400 orang,” jelasnya.
Secara persentase,
angka kemiskinan di perkotaan menurun dari 9,60 persen menjadi 9,52 persen,
sementara di perdesaan turun dari 6,08 persen menjadi 6,01 persen.
Menanggapi itu,
Pengamat Ekonomi Jambi, Dr Noviardi Ferzi menyampaikan, mengacu data dari BPS
Provinsi Jambi tersebut menunjukkan bahwa meski ada sedikit penurunan jumlah
penduduk miskin antara September 2024 dan Maret 2025, angka kemiskinan secara
keseluruhan, baik jumlah maupun persentasenya, masih lebih tinggi dibandingkan
Maret 2024.
“Ini mengindikasikan
bahwa peran APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dalam menekan angka
kemiskinan di Provinsi Jambi belum optimal,”ingat Noviardi, kepada
jambidaily.com, Sabtu 26 Juli 2025.
Disebutkannya, dari
sudut pandang ilmu ekonomi, beberapa hal dapat dianalisis terkait belum
optimalnya peran APBD ini, serta langkah-langkah yang perlu diambil:
- Fokus Belanja yang Kurang Tepat
Sasaran
Jika APBD belum mampu menekan kemiskinan secara signifikan, kemungkinan besar alokasi belanjanya belum sepenuhnya menyasar akar permasalahan kemiskinan di Jambi. Angka kemiskinan di perdesaan yang turun lebih besar (1.400 orang) dibandingkan perkotaan (300 orang) bisa jadi mengindikasikan bahwa mungkin ada program di perdesaan yang lebih efektif, atau justru kebutuhan di perkotaan yang belum terjamah sepenuhnya.
Oleh karena itu,
Pemerintah Provinsi Jambi perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap efektivitas
program-program pengentasan kemiskinan yang didanai APBD. Identifikasi program
yang tidak memberikan dampak signifikan dan alihkan dananya ke program yang
terbukti lebih efektif.
Prioritaskan investasi
pada sektor-sektor produktif yang dapat menciptakan lapangan kerja, seperti
pertanian—mengingat penurunan lebih besar di perdesaan—UMKM, atau sektor
manufaktur lokal. Selain itu, perluasan akses pendidikan dan pelatihan
keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal juga sangat
krusial untuk meningkatkan daya saing angkatan kerja.
- Kurangnya Sinergi dan
Koordinasi Antar Stakeholder
Penurunan yang lambat menunjukkan bahwa mungkin ada fragmentasi dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Berbagai dinas atau lembaga bisa jadi berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang kuat.
Penting untuk
meningkatkan sinergi dan koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota,
swasta, dan masyarakat sipil. Bentuk tim kerja lintas sektor yang terpadu untuk
merumuskan strategi dan mengimplementasikan program pengentasan kemiskinan
secara holistik. Data kemiskinan perlu diakses dan digunakan bersama untuk
menghindari duplikasi program dan memastikan bantuan tepat sasaran.
- Belum Optimalnya Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat Miskin
Kenaikan jumlah penduduk miskin secara tahunan menunjukkan bahwa program yang ada mungkin lebih berfokus pada bantuan konsumtif daripada pemberdayaan jangka panjang.
APBD harus lebih
banyak dialokasikan untuk program-program yang meningkatkan kapasitas ekonomi
masyarakat miskin. Ini bisa berupa pemberian modal usaha bergulir dengan
pendampingan, pelatihan kewirausahaan, fasilitasi akses ke pasar, atau
pengembangan potensi ekonomi lokal yang berkelanjutan. Fokus pada penciptaan
kemandirian ekonomi alih-alih ketergantungan pada bantuan sosial semata.
- Perlunya Data Kemiskinan yang
Lebih Mikro dan Real-time
Data yang dirilis BPS adalah agregat. Untuk intervensi yang lebih efektif, diperlukan data yang lebih spesifik.
Stakeholder di
Provinsi Jambi perlu berinvestasi pada sistem data kemiskinan yang lebih
detail, mikro, dan real-time. Ini akan memungkinkan identifikasi rumah tangga
dan individu miskin secara presisi, sehingga program-program APBD dapat
ditargetkan dengan lebih akurat.
Membangun basis data
terpadu yang dapat diakses oleh semua pihak terkait akan sangat membantu dalam
merancang intervensi yang relevan dan mengukur dampaknya secara berkala.
“Dengan fokus pada
alokasi APBD yang lebih strategis, peningkatan koordinasi, pemberdayaan
ekonomi, dan pemanfaatan data yang lebih baik, Provinsi Jambi dapat menekan
angka kemiskinan secara lebih efektif dan berkelanjutan,”pungkasnya.
Editor : M Asrori
0 Komentar